Konstruksi Perizinan Usaha Masa Depan

Rp 50.600

Author: Prof. Dr. Harun S.H., M.Hum
Editor: Arif Giyanto
Available in: pdf
ISBN: 978-602-970-439-6

Temukan di Google Play Buku

Konsep besar penelitian ini, berangkat dari sifat ganda ontologi manusia, yakni antara manusia sebagai individu eksistensial dengan manusia sebagai individu warga sosial. Sebagai pribadi eksistensial, akan menghasilkan hukum eksistensial. Sedang sebagai pribadi warga sosial, akan menghasilkan hukum alam institusional.

Dengan demikian, ontologi hukum ditentukan oleh ontologi manusia pembuatnya, yang oleh Heidegger disebut dengan istilah dasein dan mitsein, yakni antara manusia ‘yang ada dan terjebak dalam ruang waktu tertentu’ dengan ‘ada bersama sebagai satu kesatuan dan terkait dengan struktur eksistensi’.

Oleh karena itu, manusia bertindak, berpikir, atau berbicara seperti orang lain dan bahkan, lebih sering berkiprah bukan sebagai dirinya sendiri, melainkan sebagai orang di sekitarnya.

Seorang individu sebagai suatu kenyataan ontologi, terbuka pada dirinya sendiri dan lingkungan eksistensialnya. Untuk itu, hukum sebagai tatanan yang adil, merupakan media fungsional untuk mengembangkan eksistensi individu secara autentik, yakni eksistensi dan serentak ko-eksistensi.

Bagaimana mewujudkan keseimbangan kehidupan secara struktural? Roescoe Pound memberi dorongan kemungkinan adanya penataan ulang masyarakat untuk mewujudkan dunia beradab, yakni tatanan yang berpola keseimbangan proporsional.

Untuk itu, diperlukan langkah progresif dengan memfungsikan hukum untuk menata perubahan. Dari pertimbangan tersebut, lahirlah teori Law as a tool of social engineering. Konsep Negara Kesejahteraan (welfare state) yang menurut Bung Hatta mempengaruhi rumusan Bab XIV UUD 1945. Konsep ini sepaham dengan gagasan Abu Ishaq As Syathibi, yang mengajarkan tentang syarat fungsi hukum adalah tentang kemampuan hukum tersebut dalam memberikan kesejahteraan bagi manusia.

Apabila hukum tidak memenuhi prasyarat dasar tersebut maka hukum akan kehilangan daya mengikat dan bertentangan dengan hakikat keberadaannya. Ajaran Welfarestate telah mengubah asumsi tentang ‘kemiskinan’ yang semula dianggap kegagalan personal dan kekacauan sosial yang bersifat given, berubah menjadi sesuatu yang tidak layak diterima, karena kemiskinan adalah ‘korban’ dari sistem yang ada.

Oleh karenanya, negara wajib menanggulangi sebaik mungkin. Penanggulangan tersebut harus terimplementasi dalam partikuler spektrum politik5 dan memeranginya merupakan suatu tindakan kearifan sipil dan kearifan politik.

Hubungan antar hukum positif dalam suatu negara, oleh Hans Kelsen, digambarkan dengan teori Stufenbau des recht Ajaran ‘Humanisme Baru’ dan sifat ganda ontologi manusia, serta isi pokok ajaran demokrasi mengajarkan tentang ‘terbukanya kesempatan masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan kebijakan negara’. Sedang ajaran Kranenburg menjelaskan bahwa negara, dalam melaksanakan fungsinya, merupakan tanggung-gugat atas risiko yang terjadi.

Dengan menindaklanjuti hasil penelitian terdahulu, buku ini ingin merespons keadaan hukum perizinan usaha yang saat ini belum dapat dianggap sebagai sistem harmonis. Yakni dengan membangun model perangkat hukumnya, model perangkat kelembagaannya, serta model perangkat aparaturnya. Tawaran model ini akan bermanfaat bagi akademisi, serta bagi proses legislasi dan koreksi terhadap produk yang telah dilakukan.

Perizinan usaha menjadi obyek penelitian, mengingat setiap Kabupaten/Kota memiliki kebijakan tersendiri, jenis kegiatan usaha atau jenis kegiatan ekonomi apa, yang masuk atau pun tidak masuk pada perizinan usaha. Sebagai contoh, di BPT (Badan Pelayanan Terpadu) Kabupaten Sragen, terdapat 59 jenis pelayanan perizinan dan terdapat 10 jenis perizinan usaha sebagai berikut.

  • Izin usaha Jasa Konstruksi
  • Izin usaha Peternakan
  • Izin usaha Angkutan
  • Izin usaha Huller
  • Izin usaha Hotel
  • Izin usaha Salon Kecantikan
  • Izin usaha Rumah Makan
  • Izin usaha Perdagangan
  • Izin usaha Usaha Industri
  • Izin usaha Rekreasi dan Hiburan

Berbagai variasi izin usaha muncul sebagai bagian pengembangan kreativitas Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan ekplorasi sumber pendanaan untuk mendukung pembangunan di daerahnya. Sehingga secara sepihak, dapat dilihat lebih berorientasi pada aspek retribusi pada pemerintah Kabupaten atau Kota. Sehingga tidak banyak bersentuhan pada materi perizinannya, tetapi lebih berorientasi pada penerimaan asli daerah dalam APBD.

Dari perspektif hukum materiil dan hierarki hukum secara nasional, perizinan usaha cenderung bersandar pada Undang-Undang Industri kecil, Undang-Undang Wajib Daftar Industri, dan Hinder Ordonantie. Sementara ketiga undang-undang tersebut menjadi dasar hukum perizinan usaha industri pada umumnya.

Apabila dilihat dari aspek kelembagaan dan aparatur perizinannya, dalam perkembangan terakhir, di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia telah terbentuk Unit/Kantor/ Badan Pelayanan Perizinan disertai aparat profesional. Dengan demikian, tidak ada perbedaan secara mendasar di antara semua perizinan usaha di daerah penelitian.

Untuk itulah model bangunan perizinan pada buku ini lebih terfokus pada Perizinan Usaha Industri.

Dengan pertimbangan tersebut maka hukum Perizinan Usaha Industri lebih memadai dan berfungsi sebagai payung dari semua perizinan usaha, walaupun pada pelaksanaannya terdapat beberapa spesifikasi. Sebagaimana dapat dilihat dari sandaran hukum pada tingkat peraturan daerah, walaupun sifatnya hanya mengatur retribusinya. Sedang apabila dilihat dari aspek perangkat kelembagaan serta aparaturnya terdapat unsur kesamaan tempat pelayanan, kelembagaan serta tanggung jawab birokrasinya.

Tulisan ini merupakan tawaran model yang dibangun dari bangunan sebelumnya, atau yang saat ini berjalan, dan banyak ditemukan kekurangan serta kelemahan. Sebagai sifat sinkron, konsisten, partisipatif, dan akuntabel adalah ciri yang semestinya ada pada setiap bangunan hukum dalam sistem tata hukum di Indonesia. Ciri ini selayaknya teraktualisasi pada setiap produk hukum di Indonesia yang terimplementasi pada perangkat hukum, perangkat kelembagaan, serta petugas publik penegakan hukum.

Scroll to Top